Parido Artikel

Akuntansi di Satker dilakukan oleh PPK (pejabat pengelola keuangan) SKPD PPK‐SKPD menjurnal: • SPJ Penerimaan dalam Register Jurnal Penerimaan Kas. • SPJ Pengeluaran dan SP2D dalam Register Jurnal Pengeluaran Kas. • Bukti memorial transaksi Aset Tetap dalam Register Jurnal Umum. • Bukti memorial transaksi Selain Kas dalam Register Jurnal Umum Jurnal‐jurnal tersebut diposting ke Buku Besar SKPD, yang dijadikan dasar untuk membuat Neraca Saldo SKPD. Berdasarkan Neraca Saldo SKPD, PPK SKPD menyusun Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari : • Laporan Realisasi Anggaran • Neraca • Laporan Operasional • Laporan Perubahan Ekuitas • Catatan Atas Laporan Keuangan • Laporan Keuangan SKPD diserahkan oleh PPK SKPD kepada PA untuk diotorisasi • PA menyerahkan Laporan Keuangan SKPD yang sudah diotorisasi dan surat pernyataan kepada PPKD. Akuntansi PPKD dilakukan oleh Fungsi Akuntansi Pemda yang biasanya dilakukan secara khusus oleh Bidang Akuntansi di BPKD. }Akuntansi PPKD mencatat transak...

Tujuan Khusus Pelaporan Keuangan • Mengidentifikasi sumber daya yang didapat dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui secara umum. • Mengidentifikasi sumber daya yang didapat dan digunakan sesuai dengan kontrak keuangan yang telah mendapat persetujuan dari DPR/DPRD. • Menyediakan informasi tentang sumber daya alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan. • Menyediakan informasi tentang cara organisasi sektor publik mem-biayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan uang kas. • Menyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi kemam-puan manajemen dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi ko-mitmen dan kewajibannya. • Menyediakan informasi tentang kondisi keuangan dan perubahan organisasi sektor publik. • Menyediakan informasi untuk mengevaluasi kinerja organisasi sek-tor publik, terutama yang berkaitan dengan efisiensi biaya operasi dan pencapaian target. Bentuk-bentuk Laporan Keuangan Sektor Publik (Pemerintahan): Laporan Realisasi Anggaran • Laporan yang berisi...

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronis dalam pengambilan data, pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas seluruh entitas Pemerintah Pusat. Sub SAPP: SA-BUN (Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara) merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan Pengguna Anggaran dari Bagian Anggaran Perhitungan dan Pembiayaan (BAPP). SAI (Sistem Akuntansi Instansi) merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembagadigunakan untuk keperluan internal organisasi disebut akuntansi manajemen dan yang ditujukan untu...

Kondisi sebelum reformasi dapat digambarkan sebagai berikut: Laporan Keuangan hanya berupa Perhitungan Anggaran Negara (PAN); (1)Sistem pencatatan akuntansi single entry; (2)Pelaporan keuangan berdasarkan basis kas; (3)Standar Akuntansi Pemerintahan belum ditetapkan; (4)Pengolahan data belum terintegrasi secara memadai, penyusunan laporan keuangan bersifat sentralisasi; (5)Transaksi keuangan disajikan tidak berdasarkan data-data yang telah direkonsiliasi; (6)Adanya time lag yang panjang antara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara. 3 Paket UU Keuangan Negara: • UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; • UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan • UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Awal reformasi pengelolaan keuangan negara, tergambar: • Menteri Keuangan selaku BUN – Chief Financial Officer (CFO) menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan (SABUN); • Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pe...